Jakarta, Portal Nasional – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (7/11/2024).
Dalam acara yang dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut, Presiden memberikan arahan terkait berbagai program prioritas untuk lima tahun ke depan.
Beberapa topik penting yang disampaikan oleh Presiden antara lain adalah peningkatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, serta program makan bergizi gratis untuk masyarakat.
Presiden juga menekankan pentingnya perbaikan manajemen pemerintahan dan pemberantasan korupsi guna mengurangi kebocoran anggaran.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengungkapkan bahwa meski ada penekanan pada berbagai program, Presiden juga mengingatkan pentingnya langkah-langkah strategis dalam pemerintahan.
Menurut Sultan HB X, Presiden ingin memastikan bahwa kebocoran anggaran dapat ditekan dengan melakukan perbaikan pada manajemen pemerintahan.
“Saya kira penjelasan di samping program-program, juga menyangkut masalah manajemen pemerintahan, mencakup pemberantasan korupsi. Bagaimana langkah-langkah ini bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan, sehingga dengan arah pembangunan itu berkurang kebocorannya dan sebagainya,” kata Sultan HB X.
Meski demikian, Sultan HB X menegaskan bahwa tidak ada arahan spesifik terkait isu Pilkada atau penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Menurutnya, masalah Pilkada akan dijelaskan lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa Presiden menyoroti pentingnya efisiensi dalam pemerintahan. Dalam Rakornas tersebut, Presiden menerima laporan mengenai potensi negara yang hilang akibat ketidakefisienan dalam pengelolaan pemerintahan.
“Presiden menyampaikan telah menerima banyak laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat,” kata Bima Arya.
Sebagai langkah lanjut, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penghematan dan efisiensi anggaran. “Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan dan ditujukan untuk kepentingan rakyat,” tambah Bima Arya.
Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar aparat TNI dan Polri tetap solid dan terus mengawal implementasi program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. (red)
