Pesawaran, Portal Nasional – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran menggelar kegiatan edukasi menabung saham di Aula Pemkab setempat, Selasa (25/11/2025).
Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Phintraco Sekuritas, serta menjadi salah satu prioritas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2025 dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di sektor pasar modal.
Bupati Pesawaran, melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Marzuki, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Pesawaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemahaman pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Pasar modal memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemahaman yang matang sangat dibutuhkan agar masyarakat mampu mengelola risiko dengan bijak,” ujar Marzuki.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Pesawaran berkomitmen memperluas edukasi keuangan guna mencegah masyarakat terjebak investasi ilegal, sekaligus membuka akses bagi masyarakat umum, pelaku UMKM, ASN, hingga generasi muda untuk mulai berinvestasi secara aman dan terjangkau.
“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat Pesawaran membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak. Manfaatkan kesempatan ini untuk merencanakan masa depan secara cerdas dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 OJK Lampung, Indah Puspita Sari, mengapresiasi sinergi antara Pemkab Pesawaran dan OJK dalam upaya memperluas edukasi keuangan di daerah.
Menurutnya, edukasi menabung saham merupakan bagian dari program nasional TPAKD yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Melalui TPAKD, kami memastikan masyarakat semakin mudah mengakses lembaga keuangan formal. Dengan meningkatnya literasi, diharapkan keberadaan lembaga keuangan informal yang merugikan masyarakat dapat ditekan,” kata Indah.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi keuangan untuk mencegah masyarakat terjerumus dalam investasi ilegal.
“Kasus penipuan investasi saat ini tidak hanya menyasar masyarakat dengan edukasi rendah, tetapi juga ASN, akademisi, pejabat, hingga mahasiswa,” jelasnya.
Indah menambahkan, berdasarkan data PPATK tahun 2024, sekitar 60 persen perputaran dana digital terjadi pada transaksi bernilai di bawah Rp100 ribu.
“Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya mereka yang memiliki modal besar,” pungkasnya. (red)
